Peraturan yang ada di Indonesia selalu berperan penting dan adil bagi seluruh warga negaranya. Sebagai pondasi utama dalam kehidupan negara hukum, peraturan menjadi pedoman hidup yang selalu dijadikan acuan untuk melakukan dan menangani suatu kesalahan yang menyeleweng dari kesepakatan para pemimpin negara. Hal ini tentunya dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab hukum sebagai pelindung mutlak masyarakat. Lalu apa undang-undang yang mengatur hukum perdata di Indonesia? Bagaimana yang harus terjadi jika ada penyelewengan hukum? Perlukah Jasa Pengacara Jogja?
Sebelum membahas lebih jauh tentang dasar hukum perdata, seseorang perlu mengetahui tentang pengertian hukum tersebut. Hukum perdata diartikan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengikat seseorang dan badan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya pernikahan, perceraian, kematian, warisan, dan hak-hak lain yang mengacu pada kepentingan publik. Lalu apa dasar dan prinsip dilakukannya hukum tersebut disini?
Hukum Dasar Pelaksanaan Hukum Perdata di Indonesia
Undang-Undang tentang hukum perdata tidak serta merta hadir untuk menguntungkan salah satu pihak atau mengambil keuntungan dari masalah yang dialami masyarakat. Melainkan hukum perdata hadir dalam aspek general yang berguna untuk menjamin hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hak tersebut meliputi hak sipil, pribadi, kebendaan, status namupun kapasitas hukum yang bisa dimiliki oleh orang tersebut.
Bukan hanya itu, hukum perdata juga berada dalam aspek sengketa kontrak, kepemilikan, properti, warisan, bisnis, serta tentunya bentuk tanggung jawab negara atas kelalaian yang menimbulkan kerugian. Seperti pelaksanaan ganti rugi baik material maupun nonmaterial untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu manakah dasar yang mengatur hal tersebut? Hukum perdata nasional di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang berikut yaitu.
Baca Juga : Pembuktian dalam Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan ini berperan sebagai kunci utama yang menangani berbagai aspek mulai dari subjek, kontrak, tanggung jawab profesional, kepemilikan properti, hingga sengketa perdata yang menimpa masyarakat untuk diselesaikan secara hukum.
Undang-Undang Perkawinan
Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang ini untuk mengatasi perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Peraturan ini juga mengatur persyaratan perkawinan dan hukum keluarga. Undang-Undang yang yang mengatur hukum perdata tentang pernikahan ini tampak menjadi penolong utama meskipun terlihat sepele. Pasalnya kasus ini banyak menjadi kejadian yang diperkarakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Undang-Undang Perseroan Terbatas
Dasar hukum ini mengatur hubungan pemilik perseroan terbatas dengan pekerja melalui hubungan ketenagakerjaan yang ada. Hal ini mengenai pendirian, pembubaran, dan mekanisme kerja dari perusahaan itu sendiri. Tidak hanya itu, PT juga berhak memenuhi dan mengatur kontrak kerja, upah, dan perlindungan bagi para pekerjanya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Prinsip-Prinsip Dalam Penegakan Hukum Perdata di Indonesia
Meskipun setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain, namun terdapat batasan yang harus diikuti. Terdapat berbagai prinsip yang ditekankan selama implementasi hukum perdata yaitu.
- Kewajiban Untuk Mematuhi Kontrak
- Melindungi Kepemilikan Pribadi atau Badan Hukum dari Pengalihgunaan Properti Sesuai Kehendak
- Memastikan Keadilan dari Pelanggaran Hukum Atas Properti Lain
- Hak Pemulihan Bagi Seseorang Yang Menderita
- Membantu Membuktikan Kebenaran Tuntutan
Demikian Undang-Undang yang mengatur hukum perdata dan selalu berkompensasi adil bagi seluruh masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan untuk kemakmuran dan keteraturan di NKRI.