Tindak pidana terdiri dari yang umum dan khusus meskipun keduanya sama sama bisa diselesaikan oleh Pengacara Jogja. Semuanya memiliki dasar atau ketentuan termasuk juga dasar hukum tindak pidana khusus. Untuk mengetahui lebih lengkap, kantorhukummigunani.com siap menjabarkan secara lengkap.
Definisi Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana khusus dapat memiliki arti sebagai tindakan atau bentuk perilaku yang lebih menekankan pada persoalan legalitas dan tertuang pada Undang-Undang. Acuan hukumnya dibahas dalam legal norma, ditentukan atau diatur dalam perundang-undangan. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan metode penanganan yang khusus.
Membahas lebih lanjut, ruang lingkup hukum pidana khusus (contoh tindak pidana khusus) memuat beberapa hal, di antaranya adalah: tindak pidana terkait ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). Beberapa kategori tersebut cukup jelas menyebutkan bagaimana tindak pidana khusus ini mengatur masalah-masalah bidang di atas.
Tidak ada yang bisa menebak kehidupan masa depan diri kedepan, apakah selamat dari tindak pidana atau sebaliknya sebagai pelaku. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum pidana khusus dan lainnya.
Baca Juga : Siapa Saja yang Ada di Persidangan dalam Pengadilan
Seperti Apa Dasar Hukum dari Tindak Pidana Khusus?
Setelah mengetahui sekilas tentang dasar hukum tindak pidana khusus, selanjutnya ketahui juga apa saja dasar-dasar hukum serta bentuk penyimpangannya. Aturan hukum pidana khusus berdasarkan jenis pelanggarannya dikategorikan dalam beberapa ruang lingkup. Semisal bentuk penyimpangan korupsi, kehutanan, imigrasi, tindak pidana lingkungan hidup, terorisme, hak cipta, pencucian uang, dan banyak lainnya. Ulasannya sebagai berikut;
Aturan Hukum Korupsi
Korupsi dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang sulit diatasi dan membuat sistem pemerintahan dan tatanan manajemen menjadi rusak. Kasus pidana ini semuanya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lazim orang orang kenal dengan UU Tipikor.
Pencucian Uang
Untuk kasus tindak pidana pencucian uang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perilaku ini bisa mengancam stabilitas ekonomi sehingga ditindaklanjuti sebagai pelanggaran.
Aksi Terorisme
Menyakiti orang lain merupakan tindak kejahatan yang harus di adili, termasuk juga aksi terorisme yang mengancam hidup orang lain. Kasus ini telah Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang atur.
Tindak Pidana Narkotika
Kasus narkoba tidak selamanya hilang di permukaan bumi. Dari sejak dahulu hingga sekarang masalah narkotika selalu menjadi momok dan menghantui masyarakat. Efek buruk dari narkoba sendiri menyebabkan orang sakau dan tidak bisa berpikir jernih. Kejahatan terhadap tindak pidana telah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atur.
Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Aturan hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup telah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atur. Lingkungan hidup di sana mencakup lingkungan fisik, biologis, dan sosial.
Itulah ulasan ringkas tentang dasar hukum tindak pidana khusus. Setelah mengetahui landasan-landasan hukum pidana, selanjutnya anda bisa mengantisipasi diri bila lingkungan sekitar memiliki ciri-ciri yang tidak berbeda. Demikian ulasan singkat pada artikel ini.